Monday, October 19, 2009
(Bagian 2/3): Indonesia Negara Bebas, Malaysia Negara yang Mengekang
19 Oktober 2007 — Junarto Imam Prakoso
Dalam era Mahatir United Malay National Organization (UMNO) – Barrisan Nasional mengekalkan dominasi mereka terhadap partai-partai oposisi secara licik dan keji. Dengan menggunakan undang-undang penjajahan warisan Inggris Internal Security Act, politik kroni-otoritarianisme menjadi “rapi.” Mereka menyiksa, dan membunuh, melenyapkan para pembangkang, seniman, aktivis, anggota partai lawan, ataupun tokoh oposisi.
Jika pada tahun 1987 sebanyak 106 orang ditahan tanpa pengadilan, pada tahun 2000 Anwar Ibrahim diaibkan dan dipenjarakan. Gerakan reformasi dihentikan dengan tangan besi. Sebaliknya, di Indonesia, Partai Golongan Karya yang insaf dengan masa lalu telah belajar menjadi partai modern. Di parlemen, bersama partai-partai politik lain dan komunitas madani, partai ini punya andil melegislasi undang-undang yang pro-demokrasi dan penguatan hak-hak asasi manusia. Posisi berseberangan terhadap pemerintah dianggap wajar dan pengawasan yang sehat.
Perguruan tinggi di Indonesia menikmati kebebasan akademik. Mahasiswa leluasa berpolitik, berunjuk rasa, mengkritik lembaga-lembaga kekuasaan dan kehakiman dengan bahasa paling kasar sekalipun. Di Malaysia, kebebasan intelektual dibungkam. Para kandidat mahasiswa dipaksa menandatangani perjanjian untuk menghindari kegiatan politik dan bersedia dikeluarkan bila itu berlaku.
Contoh lain Profesor Chandra Muzaffar, seorang aktivis, intelektual terkemuka, kehilangan jabatan di Universitas Malaya. Chandra secara terus-menerus mengkritik pemerintahan Mahatir terutama pascapenangkapan Anwar Ibrahim.
“Suasana kebebasan intelektual di Jakarta jauh lebih baik daripada Kuala Lumpur,” kata Andreas Harsono, seorang wartawan lepas.
Di Indonesia, pada saat-saat puncak gerakan reformasi 1998, media massa berani mengambil resiko membebaskan diri dari belenggu pemilik modal yang sebagian berafiliasi rapat dengan Keluarga Istana. Gerakan reformasi menjadi popular dan memperoleh dukungan rakyat karena media massa menyediakan ruang bagi berita unjuk rasa mahasiswa, wawancara dengan tokoh-tokoh oposisi, dan pendudukan gedung parlemen di Jakarta.
Di Malaysia, kepemilikan saham media massa dikuasai oleh pemerintah, sehingga media massa mengalami kendali dan pengawasan yang ketat. Alih-alih mengkritik kebobrokan struktur di Malaysia, media massa menjadi ajang propaganda UMNO dengan melakukan strategi politik “othering.”
Othering adalah strategi menegaskan jati diri dengan membingkaikan pembanding secara negatif. Rakyat Malaysia dibodohi, ditakut-takuti dengan propaganda bahwa bila reformasi ala Indonesia ditiru, kekacauan akan merebak di Malaysia. Pemerintah menyebarkan propaganda bahwa “reformasi Indonesia menciptakan kekerasan politik, memakan korban jiwa, dan menghancurkan harta benda.” Selain itu dicitrakan pula kepada etnis non-Melayu bahwa bumiputera yang berkuasa di Malaysia (UMNO) lebih beradab memperlakukan mereka ketimbang peribumi di Indonesia.
Pembingkaian ini secara efektif berhasil menakut-nakuti kelas menengah puak Melayu dan etnis Tionghoa di Malaysia. Mereka tidak berani mendukung gerakan reformasi pimpinan Anwar Ibrahim terang-terangan, betapapun mereka bersimpati kepadanya.
Penguasaan media yang ketat menyebabkan kebobrokan rezim penguasa takterungkap, takterdedah. Rakyat Malaysia dibius dengan keberhasilan-keberhasilan semu yang tampak indah secara kasat mata, tapi buruk di akar.
* * *
Semua itu menjelaskan mengapa berita-berita tentang rasuah, korupsi oleh para pejabat negara dan kroni-kroni Perdana Menteri Mahatir Muhammad serta keluarga takterungkap. Begitu juga kebengisan polis Diraja Malaysia. Rezim penguasa melalui media massa secara cerdik membius rakyat dengan mempropagandakan keberhasilan pembangunan negeri.
Mungkin hanya mantan Deputi Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang sanggup gelisah menyaksikan kecurangan, pembodohan terhadap rakyat oleh penguasa. Proyek-proyek mega, dikerjakan tanpa tender, tidak terbuka, dan sekadar menguntungkan kroni dan keluarga Mahatir.
Moralitasnya sampai pada titik taksanggup lagi membenarkan perampokan harta rakyat di depan mata oleh kroni dan keluarga Perdana Menteri Mahatir. Maka, dia tidak punya pilihan. Alih-alih menandatangani persetujuan dua juta dollar Amerika Serikat harta rakyat untuk anak perdana menteri, “Saya bersedia dipenjarakan dan difitnah,” katanya (Metro TV, 18 Oktober 2007 pukul 22.00).
Pada tanggal 20 September 2000 Anwar ditangkap. Matanya ditutup. Lantas, Kepala Polis Diraja Malaysia memukulinya sampai pingsan. Padahal, dia mantan pejabat tinggi.
Orang waras, takkan berlaku seperti itu, ujar Anwar. Menurutnya, ini pertanda bahwa sistem di Malaysia sudah begitu rusak. “Jika pemimpin dibegitukan, apatah lagi rakyat jelata?” katanya. “Kita berhadapan dengan manusia separuh siluman.”
Sistem yang bobrok dan korup ini yang menyebabkan warga Indonesia dihinakan oleh Polis Diraja Malaysia berulang kali. “Padahal pada tahun 1970-an, Malaysia merayu Indonesia mengirimkan para guru, dosen, dan pekerja mahir membangun infrastruktur negara seperti bandara,” kata Anwar. Perlakuan yang menempatkan warga Indonesia sebagai hamba, tambahnya, “Bukan cara manusia beradab.”
Pergantian kepemimpinan dari Mahatir Muhammad ke Ahmad Badawi tidak memberikan perbedaan penting. “Sistem sama bobrok,” ujarnya. “Ekonomi dipentingkan, tapi hak asasi manusia diketepikan. Angka-angka itu boleh memukau, tapi tidak secara kongkrit memberikan dampak kepada rakyat,” tambahnya.
Kemapanan Malaysia, tambah Anwar, tidak boleh diukur dalam masa singkat. Dari sudut jangka menengah, Malaysia di bawah Badawi saat ini tertinggal, kata Anwar. “Ekonomi jauh mersosot, indeks korupsi turun lebih parah. ”
0 Comments:
Post a Comment